Eksploitasi Sumber Daya Yang Berlebihan

Pembangunan Berkelanjutan yang Tidak Sesuai Mengakibatkan Penurunan Tanah di Jakarta

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus dapat menjaga kelestarian lingkungan alam tempat kita tinggal. Terutama ekosistem tanah yang merupakan lahan berpijak dan lahan kita membuat tempat tinggal. Pembangunan-pembangunan  yang di dirikan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup terus dilakukan namun banyaknya manusia yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan yang semena-mena tersebut menimbulkan permasalahn-permasalahan baru. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang baik namun di Jakarta pembangunan berkelanjutan sudah tidak sesuai.
Pembangunan yang terus-menerus dilakukan oleh sektor industri tanpa melihat keseimbangan tanah yang ada sehinngga menimbulkan permasalahan seperti ambruknya gedung-gedung bertingkat, kurangnya daerah resapan air Berkurangnya air tanah yang dialkukan oleh masyarakat juga menjadi salah satu masalah kerusakan tanah. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua terutama pemerintah dalam memberikan kebijakan dan peraturan tegas kepada pihak yang ingin mendirikan bangunan. Agar tanah Jakarta bisa tetap layak digunakan.


                  

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Hubungan ekonomi dan sosial di harapkan dapat menciptakan hubungan yang adil.

Konsep Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan menyadari bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memlihara fungsi ekositem maka kelestarian sumber daya alam akan tetap terjaga.  Konsep pembangunan berkelanjutan juga berhubungan erat dengan masalah etika. Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Namun, pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang. Dalam hubugannya dengan etika konsep pembangunan berkelanjutan pun harus mempunyai etika terhadap lingkungan.

Kurangnya penyelarasan dan pemerataan hasil pembangunan mengakibatkan kondisi sosial sebagian masyarakat menjadi semakin tertinggal dan rusaknya lingkungan hidup akibat eksploitasi yang tidak memikirkan keadaan lingkungan dan generasi masa depan. Di sisi etika, terhambatnya implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga terkait erat dengan tingkat korupsi, yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Dr. Koetjaraningrat, seorang pakar antropologi, menyakini bahwa sebelum Indonesia dapat membangun, maka sikap mental masyarakatnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Sepanjang mental masyarakat masih condong kepada mental korupsi dari pada mental untuk melawan korupsi, maka Indonesia akan sulit atau tidak mungkin untuk membangun.

Dampak Buruk Pembangunan Berkelanjutan
Masalah pembangunan berkelanjutan ini tentunya terjadi di kota kota besar terutama Jakarta yang merupakan Ibu Kota negara Indonesia dengan total penduduk 9.588.198 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010 dan memiliki luas wilayah 740 km2. Kota Jakarta memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan negara Indonesia karena Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia, pusat pemerintahan Republik Indonesia, serta merupakan pusat bertemunya orang-orang dari seluruh penjuru dunia dan dari seluruh penjuru Indonesia.  Oleh karena itu dibutuhkan banyak gedung bangunan untuk meningkatkan kebutuhan perekonomian dan sumber daya di Jakarta. Walaupun Jakarta memiliki letak yang strategis dalam memenuhi kebutuhan negara, kota ini tidak terlepas dari berbagai masalah salah satunya adalah pembangunan yang berkelanjutan yang akhirnya sangat berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan yaitu tanah tempat kita berpijak.

Hitungan kasar total pemanfaatan air tanah Jakarta 73 juta meter kubik per tahun. Akan tetapi, penghitungan berdasar jumlah penduduk yang 9 juta orang, rata-rata kebutuhan air dan kemampuan layanan PT Palyja dan PT Aetra, maka angka minimal pemanfaatan air tanah yang muncul adalah 270 juta meter kubik per tahun, jauh di atas batas pengambilan aman. Lalu bukti lain juga dilansir bahwa di Jakarta, air terus diambil sehingga berkontribusi pada penurunan daratan. 

Antara tahun 1974 hingga 2010, Jakarta Barat turun 2,1 meter, Jakarta Utara turun 4,1 meter, Jakarta Pusat turun 0,7 meter, dan Jakarta Selatan turun 0,25 meter. jika pola pembangunan sekarang terus berlanjut dan air tanah terus diambil, wilayah Jakarta Utara bisa turun -6,6 meter, banjir terus meluas hingga Istana Negara pun bakal terendam, dan Jakarta akan semakin krisis air bersih. Terbukti bahwa dengan terkikisnya air tanah yang terus di ambil untuk pembangunan yang berkelanjutan dan karena tidak selarasanya dengan daya dukung tanah akan menimbulkan permsalahan permaslahan lingkungan lainnya seperti banjir.



                  
Tidak hanya banjir namun permasalahan lainnya seperti krisis air bersih pun dapat terjadi. Krisis air bersih ini terjadi karena pembangunan yang dibangun merusak daerah resapan air. Lahan-lahan kosong yang tadinya dapat menjadi tempat resapan kemudian di ubah menjadi bangunan-bangunan bertingkat. Yang tidak melihat tata guna lahan. Dan akhirnya membuat penduduk setempat menguras air tanah untuk mendapatkan air bersih. Komponen air dalam tanah pun tidak banyak. Dengan terkurasnya air tanah membuat tanah di jakarta pun banyak yang ambles.




Kasus Pada tahun 2008
Pada tahun 2008, beberapa bagian gedung BPPT, Sarinah, Menara Eksekutif ambles, para ahli telah mengingatkan bahwa itu terjadi karena proses dewatering atau pengurasan air bawah tanah dalam jumlah besar yang tidak hati-hati serta besarnya penekanan permukaan tanah akibat pembangunan gedung-gedung pencakar langit.



Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah pemerintah dan swasta. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan peraturan yang tegas kepada pihak swasta maupun pihak pemerintah itu sendiri dalam memberikan izin pembangunan. Karena ternyata selama ini pemerintah selalu membiarkan perizinan pada pihak pihak yang ingin melakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat seperti mall, gedung perkantoran dan lain-lain. Akibatnya adalah ambruknya tanah yang didirikan oleh bangunan tersebut.

Salah satu kasus jelas yang diakibatkan oleh pemerintah yang menutup nutupi penggunaaan air tanah yaitu amblesnya Jalan RE Martadinata sedalam tujuh meter. Penelitian oleh Amrta Institute dan Yayasan Tifa menunjukkan bahwa jumlah ekstrasi riil memang jauh di atas data resmi. Hal tersebut dapat dilihat dari data BPLHD yang hanya mencatat 645 industri besar sebagai pembayar pajak air tanah, padahal menurut BPS ada 1.872 industri besar di Jakarta.


Bagaimana amblesnya dataran Jakarta?
Ada beberapa hal yang membuat amblesnya dataran Jakarta :
1. Pengrusakan pembangunan Jakarta secara fisik
Pembangunan Jakarta secara fisik, semisal pembangunan mega2 proyek, apartemen, mall, perkantoran bahkan hanya sekedar rumah tinggal sekalipun, merupakan faktor terutama bagi amblesnya dataran Jakarta. Berhubungan dengan :
a.             Pemancangan pondasi, sehingga tata bentuk tanah dan air tanahpun berubah, lebih2
jika tidak dibarengi dengan kepedulian lingkungan
b.             Penyedotan air bawah tanah yang berlebihan untuk kebutuhan konsumsi warga kota,
yang sebenarnya tidak harus dilakukan.
c.             Perubahan penggunaan tanah ( lnd-use ), membuat konsep penggunaan tanah yang
seharusnya, menjadi berubah, dan BIASANYA perubahan tersebut ber-esensi menjadi ladang bisnis. Dari pertanian atau perkebunan menjadi perumahan dan ruko, misalnya.
d.             Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi, membuat perubahan penggunaan lahan
pemerintah menjadi pemukiman kumuh. Seperti bantaran sungai atau danau serta bawah jembatan layang, misalnya.

   

                                        
                                               


Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) 2010
Rusaknya susunan tanah Jakarta akibat pemancangan pondasi yang bertubi2, serta penyedotan air bawah tanah merupakan faktor terutama amblesnya Jakarta.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta mengakibatkan masalah lingkungan. Pondasi2 yang ditanam guna membangun jalan raya, jembatan dan gedung2, seharusya dibarengi oleh kepedulian lungkungan. Penanaman pepohonan di Jakarta serta pembangunan ruang terbuka hijau ( RTH ), sebenarnya sangat membantu siklus alam.




2. Kurangnya tanah untuk penyerapan air
Jika faktor pertama adalah penyedotan air bawah tanah yang berlwbih, seharusnya ada imbangan dari air hujan yang turun. Tetapi dengan kurangnya tanah peresapan, dan air hujan terus langsung menuju laut, sehingga air bawah tanahpun berkurang, karena ketidak-peduilian warga Jakarta terhadap lingkungan.


           


Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan proyek industri terhadap lingkungannya yaitu:
·         Evaluasi pengaruh sosial ekonomi dan ekologi baik secara umum maupun khusus.
·         Penelitian dan pengawasaan lingkungan baik untuk jangkapendek maupun jangkapanjang. Dari sini akan didapatkan informasi mengenai jenis perindustrian yang cocok dan menguntungkan
·         Survey mengenai pengaruh-pengaruh yang timbul pada lingkungan
·         Berdasarkan petunjuk-petunjuk ekologi, dibuat formulasi mengenai kriteria analisa biaya, keuntungan proyek, rancangan bentuk proyek, dan lain-lain
·         Bila penduduk setempat terpaksa mendapat pengaruh negatif dari pembangunan alternatif atau dicarikan jalan untuk kompensasi kerugian sepenuhnya.
·         Perizinan pembangunan, Pemerintah seharusnya memiliki data yang jelas dan tidak menutup nutupi hal ini.


Solusi Bagi Pemerintah
Solusi yang dapat di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia terutama kota Jakarta yaitu sebagai pemerintahan yag adil seharusnya mereka membuat peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perizinan pembangunan. Bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan agar memiliki kesepakatan yang jelas dan juga sesuai dengan pertauran.
Langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu pembuatan waduk. Dan ternyata rencana pembuatan waduk ini juga sudah dilaksanakan oleh gubernur DKI Jakarta yagn akan di bangun di sekitar ciliwung. Waduk akan dibangun secara terasering pada beberapa lokasi di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Selain itu pemerintah juga harus membuat peraturan-peraturan yang lebih tegas lagi dalam pemberian izin kepada sektor industri yang ingin membangun proyek mereka di lahan kota Jakarta. Seperti yang telah ada yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 tentang pengendalian air tanah. Namun sepertinya peraturan pemerintah kurang tegas walaupun sudah ada undang-undang tertulis. Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan sendiri baru dimasukkan dalam amandemen yang keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.


Langkah yang dapat dilakukan juga untuk mengurangi masalah-masalah yang ada pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan juga masyarakat. Dengan membentuk suatu lembaga tersendiri yang nantinya dapat dijadikan lembaga berkelanjutan untuk membahas permasalahan pembangunan di Jakarta. Karena hal ini juga berpengaruh pada lingkungan alam tempat kita tinggal.




Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

ARSITEKTUR LINGKUNGAN

KULIAH LAPANGAN ARSITEKTUR