Eksploitasi Sumber Daya Yang Berlebihan
Pembangunan
Berkelanjutan yang Tidak Sesuai Mengakibatkan Penurunan Tanah di Jakarta
Kehidupan manusia tidak bisa
terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup
harus dapat menjaga kelestarian lingkungan alam tempat kita tinggal. Terutama
ekosistem tanah yang merupakan lahan berpijak dan lahan kita membuat tempat
tinggal. Pembangunan-pembangunan yang di
dirikan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup terus dilakukan
namun banyaknya manusia yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan yang
semena-mena tersebut menimbulkan permasalahn-permasalahan baru. Pembangunan
berkelanjutan adalah konsep yang baik namun di Jakarta pembangunan
berkelanjutan sudah tidak sesuai.
Pembangunan yang terus-menerus
dilakukan oleh sektor industri tanpa melihat keseimbangan tanah yang ada
sehinngga menimbulkan permasalahan seperti ambruknya gedung-gedung bertingkat,
kurangnya daerah resapan air Berkurangnya air tanah yang dialkukan oleh
masyarakat juga menjadi salah satu masalah kerusakan tanah. Hal ini menjadi
tanggung jawab kita semua terutama pemerintah dalam memberikan kebijakan dan
peraturan tegas kepada pihak yang ingin mendirikan bangunan. Agar tanah Jakarta
bisa tetap layak digunakan.
Pembangu nan berkelanjutan terdiri
dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling
bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu
sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Hubungan ekonomi
dan sosial di harapkan dapat menciptakan hubungan yang adil.
Konsep Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan
menyadari bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan
memlihara fungsi ekositem maka kelestarian sumber daya alam akan tetap
terjaga. Konsep pembangunan
berkelanjutan juga berhubungan erat dengan masalah etika. Konsep ini sangat
memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Namun, pada saat yang
bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk
meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang.
Dalam hubugannya dengan etika konsep pembangunan berkelanjutan pun harus
mempunyai etika terhadap lingkungan.
Kurangnya penyelarasan dan
pemerataan hasil pembangunan mengakibatkan kondisi sosial sebagian masyarakat
menjadi semakin tertinggal dan rusaknya lingkungan hidup akibat eksploitasi
yang tidak memikirkan keadaan lingkungan dan generasi masa depan. Di sisi
etika, terhambatnya implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga
terkait erat dengan tingkat korupsi, yang terjadi hampir di seluruh lapisan
masyarakat. Dr. Koetjaraningrat, seorang pakar antropologi, menyakini bahwa
sebelum Indonesia dapat membangun, maka sikap mental masyarakatnya harus
diperbaiki terlebih dahulu. Sepanjang mental masyarakat masih condong kepada
mental korupsi dari pada mental untuk melawan korupsi, maka Indonesia akan
sulit atau tidak mungkin untuk membangun.
Dampak Buruk
Pembangunan Berkelanjutan
Masalah pembangunan berkelanjutan
ini tentunya terjadi di kota kota besar terutama Jakarta yang merupakan Ibu
Kota negara Indonesia dengan total penduduk 9.588.198 jiwa menurut sensus
penduduk tahun 2010 dan memiliki luas wilayah 740 km2. Kota Jakarta memiliki
peranan yang sangat penting dalam perkembangan negara Indonesia karena Jakarta
merupakan pusat perekonomian Indonesia, pusat pemerintahan Republik Indonesia,
serta merupakan pusat bertemunya orang-orang dari seluruh penjuru dunia dan
dari seluruh penjuru Indonesia. Oleh
karena itu dibutuhkan banyak gedung bangunan untuk meningkatkan kebutuhan
perekonomian dan sumber daya di Jakarta. Walaupun Jakarta memiliki letak yang
strategis dalam memenuhi kebutuhan negara, kota ini tidak terlepas dari
berbagai masalah salah satunya adalah pembangunan yang berkelanjutan yang akhirnya
sangat berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan yaitu tanah tempat kita
berpijak.
Hitungan kasar total pemanfaatan
air tanah Jakarta 73 juta meter kubik per tahun. Akan tetapi, penghitungan
berdasar jumlah penduduk yang 9 juta orang, rata-rata kebutuhan air dan
kemampuan layanan PT Palyja dan PT Aetra, maka angka minimal pemanfaatan air
tanah yang muncul adalah 270 juta meter kubik per tahun, jauh di atas batas
pengambilan aman. Lalu bukti lain juga dilansir bahwa di Jakarta, air terus
diambil sehingga berkontribusi pada penurunan daratan.
Antara tahun 1974 hingga 2010, Jakarta Barat turun 2,1 meter, Jakarta Utara turun 4,1 meter, Jakarta Pusat turun 0,7 meter, dan Jakarta Selatan turun 0,25 meter. jika pola pembangunan sekarang terus berlanjut dan air tanah terus diambil, wilayah Jakarta Utara bisa turun -6,6 meter, banjir terus meluas hingga Istana Negara pun bakal terendam, dan Jakarta akan semakin krisis air bersih. Terbukti bahwa dengan terkikisnya air tanah yang terus di ambil untuk pembangunan yang berkelanjutan dan karena tidak selarasanya dengan daya dukung tanah akan menimbulkan permsalahan permaslahan lingkungan lainnya seperti banjir.
Tidak hanya banjir namun
permasalahan lainnya seperti krisis air bersih pun dapat terjadi. Krisis air
bersih ini terjadi karena pembangunan yang dibangun merusak daerah resapan air.
Lahan-lahan kosong yang tadinya dapat menjadi tempat resapan kemudian di ubah
menjadi bangunan-bangunan bertingkat. Yang tidak melihat tata guna lahan. Dan
akhirnya membuat penduduk setempat menguras air tanah untuk mendapatkan air
bersih. Komponen air dalam tanah pun tidak banyak. Dengan terkurasnya air tanah
membuat tanah di jakarta pun banyak yang ambles.
Kasus Pada tahun 2008
Pada tahun 2008, beberapa bagian
gedung BPPT, Sarinah, Menara Eksekutif ambles, para ahli telah mengingatkan
bahwa itu terjadi karena proses dewatering atau pengurasan air bawah tanah
dalam jumlah besar yang tidak hati-hati serta besarnya penekanan permukaan
tanah akibat pembangunan gedung-gedung pencakar langit.
Pelaku-pelaku yang terlibat dalam
pembangunan yang berkelanjutan ini adalah pemerintah dan swasta. Pemerintah
memiliki kewajiban dalam memberikan peraturan yang tegas kepada pihak swasta
maupun pihak pemerintah itu sendiri dalam memberikan izin pembangunan. Karena
ternyata selama ini pemerintah selalu membiarkan perizinan pada pihak pihak
yang ingin melakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat seperti mall, gedung
perkantoran dan lain-lain. Akibatnya adalah ambruknya tanah yang didirikan oleh
bangunan tersebut.
Salah satu kasus jelas yang
diakibatkan oleh pemerintah yang menutup nutupi penggunaaan air tanah yaitu
amblesnya Jalan RE Martadinata sedalam tujuh meter. Penelitian oleh Amrta
Institute dan Yayasan Tifa menunjukkan bahwa jumlah ekstrasi riil memang jauh
di atas data resmi. Hal tersebut dapat dilihat dari data BPLHD yang hanya
mencatat 645 industri besar sebagai pembayar pajak air tanah, padahal menurut
BPS ada 1.872 industri besar di Jakarta.
Bagaimana amblesnya
dataran Jakarta?
Ada
beberapa hal yang membuat amblesnya dataran Jakarta :
1. Pengrusakan
pembangunan Jakarta secara fisik
Pembangunan Jakarta secara fisik,
semisal pembangunan mega2 proyek, apartemen, mall, perkantoran bahkan hanya
sekedar rumah tinggal sekalipun, merupakan faktor terutama bagi amblesnya
dataran Jakarta. Berhubungan dengan :
a.
Pemancangan
pondasi, sehingga tata bentuk tanah dan air tanahpun berubah, lebih2
jika
tidak dibarengi dengan kepedulian lingkungan
b.
Penyedotan
air bawah tanah yang berlebihan untuk kebutuhan konsumsi warga kota,
yang
sebenarnya tidak harus dilakukan.
c.
Perubahan
penggunaan tanah ( lnd-use ), membuat konsep penggunaan tanah yang
seharusnya,
menjadi berubah, dan BIASANYA perubahan tersebut ber-esensi menjadi ladang
bisnis. Dari pertanian atau perkebunan menjadi perumahan dan ruko, misalnya.
d.
Pertambahan
penduduk dan arus urbanisasi, membuat perubahan penggunaan lahan
pemerintah
menjadi pemukiman kumuh. Seperti bantaran sungai atau danau serta bawah
jembatan layang, misalnya.
Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )
2010
Rusaknya
susunan tanah Jakarta akibat pemancangan pondasi yang bertubi2, serta
penyedotan air bawah tanah merupakan faktor terutama amblesnya Jakarta.
Penurunan
permukaan tanah di Jakarta mengakibatkan masalah lingkungan. Pondasi2 yang
ditanam guna membangun jalan raya, jembatan dan gedung2, seharusya dibarengi
oleh kepedulian lungkungan. Penanaman pepohonan di Jakarta serta pembangunan
ruang terbuka hijau ( RTH ), sebenarnya sangat membantu siklus alam.
2. Kurangnya tanah untuk penyerapan
air
Jika
faktor pertama adalah penyedotan air bawah tanah yang berlwbih, seharusnya ada
imbangan dari air hujan yang turun. Tetapi dengan kurangnya tanah peresapan,
dan air hujan terus langsung menuju laut, sehingga air bawah tanahpun
berkurang, karena ketidak-peduilian warga Jakarta terhadap lingkungan.
Beberapa prinsip yang perlu
diperhatikan dalam pembangunan proyek industri terhadap lingkungannya yaitu:
·
Evaluasi
pengaruh sosial ekonomi dan ekologi baik secara umum maupun khusus.
·
Penelitian
dan pengawasaan lingkungan baik untuk jangkapendek maupun jangkapanjang. Dari
sini akan didapatkan informasi mengenai jenis perindustrian yang cocok dan
menguntungkan
·
Survey
mengenai pengaruh-pengaruh yang timbul pada lingkungan
·
Berdasarkan
petunjuk-petunjuk ekologi, dibuat formulasi mengenai kriteria analisa biaya,
keuntungan proyek, rancangan bentuk proyek, dan lain-lain
·
Bila
penduduk setempat terpaksa mendapat pengaruh negatif dari pembangunan
alternatif atau dicarikan jalan untuk kompensasi kerugian sepenuhnya.
·
Perizinan
pembangunan, Pemerintah seharusnya memiliki data yang jelas dan tidak menutup
nutupi hal ini.
Solusi Bagi Pemerintah
Solusi
yang dapat di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia terutama kota
Jakarta yaitu sebagai pemerintahan yag adil seharusnya mereka membuat peraturan
perundang-undangan yang jelas tentang perizinan pembangunan. Bekerjasama dengan
pihak swasta dalam pembangunan agar memiliki kesepakatan yang jelas dan juga
sesuai dengan pertauran.
Langkah
lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu pembuatan waduk. Dan ternyata
rencana pembuatan waduk ini juga sudah dilaksanakan oleh gubernur DKI Jakarta
yagn akan di bangun di sekitar ciliwung. Waduk akan dibangun secara terasering
pada beberapa lokasi di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Selain
itu pemerintah juga harus membuat peraturan-peraturan yang lebih tegas lagi
dalam pemberian izin kepada sektor industri yang ingin membangun proyek mereka
di lahan kota Jakarta. Seperti yang telah ada yaitu peraturan pemerintah nomor 43
tahun 2008 tentang pengendalian air tanah. Namun sepertinya peraturan
pemerintah kurang tegas walaupun sudah ada undang-undang tertulis. Konsep
mengenai pembangunan berkelanjutan sendiri baru dimasukkan dalam amandemen yang
keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Langkah
yang dapat dilakukan juga untuk mengurangi masalah-masalah yang ada pemerintah
bekerjasama dengan pihak swasta dan juga masyarakat. Dengan membentuk suatu
lembaga tersendiri yang nantinya dapat dijadikan lembaga berkelanjutan untuk
membahas permasalahan pembangunan di Jakarta. Karena hal ini juga berpengaruh
pada lingkungan alam tempat kita tinggal.
Komentar
Posting Komentar